Murexs.com LUBUKLINGGAU – Kasus dugaan korupsi humas tahun 2016 sepertinya tinggal cerita, sebab Kejari dinilai lambat dalam menangani kasus yang ada.
Padahal beberapa pejabat yang terkait sudah tidak berada lagi di humas malah melenggang meniti karir hingga ada yang sudah menjadi Kepala Dinas.
“Kita mempertanyakan kasus ini, padahal sudah ada pengakuan dari rekaman PPTK bahwa ada kekurangan bayar dan pembayaran dilakukan dengan menyetel anggaran lain,”ungkap Heri Triwahyudi.
Malah pada tahun itu, pengakuan dari PPTK adanya pemberian fee kepada oknum sekda yang lama yakni AM. Sehingga pembagian tidak sesuai dengan kewajiban humas.
Hery Triwahyudi berharap, Kejari harus Ekpos tiap bulannya terkait kasus yang ditangani. Sebab dengan lambatnya kasus ini pejabat akan seenaknya saja dalam menghabisi Anggaran.
“Mereka akan tenang-tenang saja sebab proses hukumnya selalu lolos, padahal di mata hukum sama,” ungkapnya.
Sambung HT sapaan akrabnya kasus ini jangan sampai jalan ditempat sebab adanya penggelapan pajak hingga ratusan juta.
Namun pemerintah kabupaten Muratara juga masih memakai orang-orang yang ada padahal sudah nyata.
“PPTK sekarang masih jabat di Rawas Ilir”, utaranya.
Untuk diketahui beberapa pejabat yang terkait dalam kasus tersebut sudah ada yang pensiun, pindah keluar kota, dan ada yang masih menatap namun diberi kedudukan.
“Harusnya diberi efek jerah,”pungkasnya. (Tim/murexs.com)