“Polda Sumsel Laksakan Gelar Perkara”
PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan menggelar perkara terkait laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Zulfikar, S.Pd.I., pada Jumat (13/11/2026).
Dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut, Zulfikar diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat Yulizar, S.H., yang hadir di Mapolda Sumatera Selatan untuk mengikuti proses gelar perkara eksternal di Ruang Gelar Bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Ditreskrimum Polda Sumsel.
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Yulizar, S.H. menyampaikan bahwa kedatangannya ke Polda Sumsel merupakan bagian dari upaya mengawal proses penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut.
“Kami datang ke Mapolda Sumatera Selatan untuk mengikuti gelar perkara terkait penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sampai saat ini memang belum ada keputusan pasti mengenai hasil gelar perkara tersebut. Namun, harapan kami agar proses penegakan hukum dapat terus dilanjutkan,” ungkap Yulizar.
Diketahui, perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/986/VI/2026/SPKT/POLDA SUMSEL tertanggal 24 Juni 2026, dengan pelapor atas nama Zulfikar, S.Pd.I., dan pihak terlapor berinisial NH. selaku Ketua DPW PKB Sumsel, dan AZ selaku Bendahara PKB Sumsel dan EW Selaku Wakil Ketua PKB Sumsel.
Gelar perkara tersebut juga merujuk pada Nota Dinas Kasubdit 1 Nomor: B/158/XI/2026/Ditreskrimum tertanggal 11 November 2026, perihal permohonan gelar perkara eksternal.
Dalam dokumen undangan, pelaksanaan gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, pukul 13.30 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Gelar Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan.
Adapun proses hukum tersebut berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya, serta ketentuan dalam KUHP dan KUHAP sebagaimana tercantum dalam dokumen perkara.
Kuasa hukum berharap melalui gelar perkara ini, penanganan laporan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak pelapor.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keputusan final mengenai hasil gelar perkara tersebut. (**)
