Musi Rawas – Lembaga Bantuan Hukum Nuansa Keadilan Rakyat Indonesia (LBH NKRI) meminta klarifikasi tertulis dari RSUD dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, atas dugaan tidak diterimanya pemeriksaan medis seorang anak yang diduga menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 4 November 2026, sekitar pukul 15.50 WIB. Menurut keterangan pendamping, korban datang ke rumah sakit bersama keluarga, LBH NKRI, dan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Musi Rawas, dengan membawa surat permintaan resmi Visum et Repertum (VeR) dari penyidik.
Tanggapan Humas saat kejadian
Pada hari kejadian, 4 November 2026, pihak Humas rumah sakit, setelah berkoordinasi dengan dokter yang bertugas, menyampaikan bahwa korban belum dapat diterima dan diminta kembali keesokan harinya dengan alasan jadwal dokter.
Menurut pendamping, pemeriksaan awal melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) tidak dilakukan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan tidak dipanggil. Hingga meninggalkan rumah sakit, korban belum memperoleh pemeriksaan medis maupun VeR.
Kendala jarak bagi keluarga
Keluarga korban tinggal di lokasi yang cukup jauh dari rumah sakit, dengan waktu tempuh sekitar dua setengah jam. Kondisi ini menjadi kendala untuk kembali keesokan harinya. Bila harus kembali, keluarga menempuh perjalanan pergi-pulang sekitar lima jam. Peristiwa yang diduga dialami korban juga terjadi beberapa hari sebelumnya, sehingga penanganan tepat waktu penting, baik bagi kesehatan korban maupun untuk menjaga kemungkinan bukti medis yang relevan.
Surat klarifikasi resmi
LBH NKRI menyampaikan surat Nomor 001/SKL/LBH-NKRI/XI/2026 tertanggal 5 November 2026 kepada Direktur RSUD dr. Sobirin, Bupati Musi Rawas, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. Tembusan disampaikan kepada DPRD, Inspektur, Ombudsman Sumatera Selatan, dan IDI Sumatera Selatan.
Dalam surat itu, LBH NKRI meminta penjelasan tertulis tentang alasan korban tidak mendapat pemeriksaan awal, pihak yang mengambil keputusan, serta prosedur yang seharusnya ditempuh bila dokter spesialis tidak bertugas, termasuk pemeriksaan awal oleh tenaga medis yang kompeten atau rujukan.
LBH NKRI juga meminta evaluasi pelayanan IGD, pelayanan bagi korban kekerasan seksual, dan prosedur VeR. Selain itu, LBH meminta pengamanan rekaman CCTV, register IGD, catatan kedatangan, dan dokumentasi komunikasi petugas pada waktu kejadian.
Ketua Pembina LBH NKRI sekaligus Advokat, Haries Sugiatso, S.T., S.H., M.H., menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan semata jadwal dokter.
“Pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan kepentingan terbaik anak. Kami memahami VeR harus dilakukan tenaga medis yang berwenang, tetapi rumah sakit perlu menjelaskan mekanisme alternatif agar kebutuhan medis korban tidak terabaikan karena jadwal pelayanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, surat ini tidak dimaksudkan mencampuri independensi profesional tenaga medis. “Kami meminta kejelasan prosedur dan pertanggungjawaban pelayanan. Rumah sakit juga kami beri kesempatan menjelaskan kronologi dan alasan pelayanan saat itu,” katanya.
Ketua LBH NKRI sekaligus Advokat, Agung Dwi Prakoso, S.H., M.H., berharap persoalan ini dijawab secara terbuka. “Kami berharap Direktur RSUD dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan klarifikasi secara terbuka dan objektif, demi kepastian layanan bagi masyarakat, terlebih bagi anak yang membutuhkan pertolongan,” ujarnya.
Bagi LBH NKRI, persoalan ini bukan sekadar penerbitan VeR, melainkan hak seorang anak atas pertolongan medis, perlindungan, dan pelayanan yang manusiawi.
Keterangan pegawai rumah sakit
Seorang pegawai RSUD dr. Sobirin yang dikonfirmasi menyebut pelayanan dokter spesialis untuk visum et repertum kekerasan seksual memiliki jam layanan pukul 08.00 hingga 13.00 WIB.
“Jadwal dokter spesialis untuk visum et dari pukul 08.00 sampai pukul 13.00 WIB. Jika sudah melewati pukul 13.00 WIB, pelayanan sudah tutup,” jelasnya.
Keterangan ini belum merupakan tanggapan resmi manajemen rumah sakit. LBH NKRI menilai kejelasan informasi tentang jadwal, mekanisme pelayanan, dan prosedur penanganan pasien penting agar masyarakat tidak kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan medis.
Identitas korban tidak dipublikasikan demi menjaga privasi dan kepentingan terbaik anak.
Narahubung: Sekretariat LBH NKRI, Telp/WA 0817319790.
(Tim)
