Terkait Temuan BPK, Grib Jaya Musi Rawas Akan Gelar Aksi Damai di Kantor Dinas PU Cipta Karya
MUSI RAWAS — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (DPC Grib Jaya) Kabupaten Musi Rawas berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Kantor Bupati Musi Rawas. Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di Lapangan Taman Beragam Kabupaten Musi Rawas.
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan publik terhadap kinerja dan tanggung jawab Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kapolres Musi Rawas c.q. Intelkam Musi Rawas, Grib Jaya menyoroti beberapa persoalan utama, di antaranya:
Adanya kekurangan volume pekerjaan.
Tidak dikenakannya denda keterlambatan serta sisa anggaran yang belum disetor kembali ke kas negara di lingkungan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas.
Lambatnya tindak lanjut dan minimnya transparansi dari pihak dinas dalam menyelesaikan temuan tersebut selama kurun waktu tiga tahun.
Dalam aksi yang diestimasi akan diikuti oleh sekitar 50 hingga 100 orang peserta ini, Grib Jaya menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya Dinas PU Cipta Karya:
1. Mendesak Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas untuk segera mengundurkan diri karena dinilai gagal memimpin dan menindaklanjuti temuan BPK selama tiga tahun berturut-turut.
2. Meminta penyajian laporan resmi lengkap status seluruh temuan BPK Tahun 2023–2025, termasuk identitas penanggung jawab, nominal yang sudah disetor balik, dan nominal yang masih tertunggak.
3. Meminta bukti nyata langkah-langkah hukum/administratif yang telah diambil terhadap kontraktor dan pihak yang berkewajiban mengembalikan uang negara.
4. Mendesak penyerahan seluruh berkas terkait kepada Inspektorat Daerah, Kejaksaan Negeri, dan BPK untuk audit lanjutan dan proses hukum.
5. Meminta transparansi penuh kepada publik tanpa ada penutupan informasi (cover-up).
6. Memberikan janji tertulis maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak aksi dilakukan untuk memberikan jawaban resmi atas seluruh tuntutan.
7. Menjamin tidak adanya perlindungan bagi pihak-pihak yang terbukti menyebabkan kerugian negara.
Penanggung jawab lapangan aksi, Azhariyah dan Dedi Brades, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan aksi secara damai, tertib, tidak anarkis, serta siap berkoordinasi dengan aparat keamanan (Polres Musi Rawas) demi menjaga kondusivitas wilayah. Grib Jaya juga mengharapkan kehadiran perwakilan dari Dinas PU Cipta Karya atau Pemkab Musi Rawas untuk menemui massa dan menerima aspirasi secara langsung.
Surat pemberitahuan resmi ini ditandatangani oleh Koordinator Aksi I Dedi Brades, Koordinator Aksi II Andika Saputra, serta Ketua DPC Grib Jaya Musi Rawas Azhariyah, dengan tembusan yang disampaikan kepada Kapolda Sumsel, Bupati Musi Rawas, Dinas PU Cipta Karya, Inspektorat Musi Rawas, serta berbagai unsur media dan lembaga swadaya masyarakat. (Rls)
