Musi Rawas, Murexs.com – Aksi damai jilid dua yang digelar perkumpulan RT beserta aliansi masyarakat Kelurahan Pasar Muara Beliti di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh tekanan namun berjalan dengan aman dan damai, kamis (29/01/2026).
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara terbuka, masyarakat menyatakan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar segera memberikan kejelasan atas tuntutan yang mereka sampaikan dalam aksi damai sebelumnya.
Perwakilan massa aksi Tomy J.Pisa dalam kesepakatan bersama yang dibacakan di hadapan peserta aksi menegaskan, apabila tidak ada kejelasan dan tindak lanjut konkret dari Pemkab Musi Rawas, maka masyarakat akan mengambil langkah tegas dengan menutup dan menyegel Kantor Lurah Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas.
“Aksi ini bukan sekadar seremonial. Kami sudah sepakat bersama, jika pemerintah tidak memberikan kejelasan, maka kantor lurah akan kami segel,” tegas salah satu perwakilan masyarakat saat menyampaikan pernyataan sikap dalam aksi damai tersebut.
Massa aksi menyebutkan, langkah penyegelan merupakan bentuk kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap aspirasi warga. Mereka menilai selama ini aspirasi masyarakat hanya diterima secara formal, namun tidak pernah ditindaklanjuti secara nyata di lapangan.
Aksi damai ini diikuti oleh warga Kelurahan Pasar Muara Beliti. Sejak pagi hari, massa telah berkumpul dan bergerak secara tertib menuju Kantor Pemkab Musi Rawas. Meski berlangsung damai, orasi-orasi yang disampaikan sarat dengan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat kelurahan.
Masyarakat menegaskan, ultimatum yang disampaikan bukan bentuk ancaman semata, melainkan wujud keseriusan dan kebulatan tekad warga untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka berharap Pemkab Musi Rawas tidak memandang aksi ini sebagai tekanan, melainkan sebagai peringatan agar pemerintah hadir dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami masih memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menunjukkan itikad baik. Namun jika tidak ada jawaban yang jelas, maka kami akan bertindak sesuai kesepakatan bersama, agar menghindari gesekan yang tidak diinginkan dikalangan masyarakat” lanjutnya saat berorasi.
Dalam aksinya, Aliansi Masyarakat Muara Beliti Bersatu (AMMBB), membawa tiga tuntutan utama yang dinilai mendesak dan tidak bisa lagi diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Pertama, mendesak Bupati Musi Rawas untuk segera membebastugaskan Oknum Lurah Pasar Muara Beliti, Arif Candra, dari jabatannya agar proses evaluasi dan pemeriksaan dapat berjalan objektif tanpa konflik kepentingan.
Kedua, meminta Inspektorat Kabupaten Musi Rawas turun tangan secara serius menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang, khususnya terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) PLT Ketua RT yang diduga dilakukan tanpa musyawarah bersama Ketua RT sebelumnya maupun unsur masyarakat.
Ketiga, menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Pasar Muara Beliti agar setiap kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melibatkan partisipasi masyarakat.
ketiga tuntutan tersebut merupakan refleksi keresahan warga yang selama ini merasa diabaikan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, ia khawatir kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis.
Untuk mendukung jalannya aksi, AMMBB menyiapkan berbagai alat peraga, mulai dari spanduk, baliho, poster tuntutan, bendera organisasi, hingga sound system untuk keperluan orasi. Seluruh atribut dipastikan tidak mengandung unsur provokatif dan tidak membahayakan keselamatan umum.
Dari sisi mobilisasi, massa direncanakan menggunakan sekitar 10 unit kendaraan roda empat dan 100 unit sepeda motor yang bergerak secara konvoi menuju lokasi aksi. Jumlah tersebut menunjukkan soliditas dan keseriusan masyarakat dalam mengawal tuntutan mereka hingga mendapat respons nyata.
Sementara itu, Afrizal selaku Penanggung Jawab aksi menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah agar tidak menutup mata terhadap persoalan di tingkat bawah.
“Kami tidak mencari konflik. Yang kami inginkan sederhana: keadilan, keterbukaan, dan pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Rencana aksi damai besar-besaran ini pun dipandang sebagai ujian integritas dan keberpihakan Pemkab Musi Rawas. Publik kini menanti, apakah pemerintah daerah akan memilih hadir, membuka ruang dialog, dan mengambil langkah konkret, atau justru membiarkan gelombang kekecewaan masyarakat terus membesar.
Satu hal yang pasti, denyut demokrasi di Kabupaten Musi Rawas kembali menguat. Suara dari Muara Beliti siap menggema, dan aksi hari ini dipastikan menjadi momentum penting penentuan arah respons pemerintah terhadap tuntutan rakyatnya.
Masyarakat masih menunggu sikap resmi dan kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Warga berharap hasil dari aksi damai ini tidak berujung pada janji semata, melainkan diikuti langkah nyata demi terciptanya keadilan dan kepastian bagi masyarakat Kelurahan Pasar Muara Beliti. Aksi damai tersebut ditutup dengan penutupan sementara kantor Lurah Pasar Muara Beliti. (**)
