28/04/2026
IMG-20260427-WA0030

‎Empat Lawang – Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, bersama Ketua DPRD Empat Lawang, Darli, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup, Senin (27/04/26).

‎Dalam kunjungan tersebut, Bupati Empat Lawang dan Ketua DPRD Empat Lawang beserta rombongan didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Empat Lawang, Muhibbudin.

Kehadiran mereka diterima langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono.

‎Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengusulkan bantuan program tahun 2027 terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Empat Lawang.

Adapun usulan tersebut mencakup kebutuhan sarana dan prasarana, seperti mobil pengangkut sampah, motor sampah, hingga alat berat berupa ekskavator.



‎Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

‎“Kami berharap melalui kunjungan ini, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap kebutuhan daerah, terutama dalam hal sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Ini penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Joncik.

‎Senada dengan itu, Ketua DPRD Empat Lawang, Darli, menegaskan bahwa pihak legislatif siap mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan program tersebut.

‎“Kami di DPRD tentu sangat mendukung langkah Bupati dalam memperjuangkan bantuan ini. Pengelolaan sampah yang baik membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” kata Darli.

‎Pertemuan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup berlangsung dalam suasana konstruktif, dengan harapan usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dan direalisasikan pada program bantuan tahun 2027.

‎Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola lingkungan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (Nanda)